Usaha Pemerintah Untuk Membangkitkan Kembali Ekonomi Masyarakat

Untuk capai sasaran peletakan 2,1 juta orang dalam setahun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggerakkan Sekolah Menengah Kejuruan, Instansi Pendidikan Kejuruan (LPK) serta Pendidikan Tinggi mengadakan pekerjaan Bursa Kerja Spesial (BKK). BKK bermanfaat menolong alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi/LPK cari pekerjaan serta memperantai dunia usaha dalam mengambil tenaga kerja, sekaligus juga tolok ukur kesuksesan sekolah dalam mempersiapkan tenaga trampil yang diperlukan pasar kerja.

Lapangan Pekerjaan

“Kehadiran BKK benar-benar dibutuhkan buat, pendidikan tinggi untuk instansi yang mengalirkan alumnus ke dunia kerja,” tutur Plt. Dirjen Pembinaan Peletakan Tenaga Kerja serta Pelebaran Peluang Kerja (Binapenta serta PKK) Aris Wahyudi, Kemnaker waktu buka Komunitas Grup Disscusion (FGD) bertopik “Service Peletakan Tenaga Kerja Dalam Kerangka Memberikan dukungan Command Centre TA.2020” di Jakarta.

Bursa Kerja Spesial

Pengendalian BKK dengan cara maksimal kata Aris Wahyudi, akan memberi efek positif buat siswa yang akan mengakhiri studi atau buat alumni di sekolah itu. “Siswa berasa mempunyai agunan mendapatkan pekerjaan sesudah lulus lewat satu wadah berbentuk BKK,” kata Aris. BKK kata Aris Wahyudi, adalah ujung tombak kesuksesan sekolah dalam mengalirkan siswa ke dunia kerja. “Bila BKK dapat jalankan beberapa fungsi BKK secara baik, karena itu pemahaman warga pada sekolah itu otomatis akan baik juga, ” tutur Aris. Berdasar info Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan per Februari 2020, terdata jumlah BKK ialah 1.372 BKK dari 14.327 SMK. Sedang data BKK pada pendidikan tinggi serta training kerja belum terdata secara baik.

Baca juga Prabowo Tetap Berusaha Untuk Menjadi Peserta Capres 2024 Mendatang

Laporan Data Peletakan

Aris mengatakan BKK harus patuhi Permenaker Nomor 39 Tahun 2016, untuk membuat laporan pekerjaan peletakan tenaga kerja tiap bulan, triwulan, serta tahunan. Termasuk juga data alumni yang diletakkan by name by address dan laporan dikatakan pada Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota ditempat dan sebagainya sampai ke Pusat. “Kenyataannya, sejumlah besar BKK belum memberikan laporan data penempatannya. Walau sebenarnya Database BKK akan memudahkan Pemerintah (Kemnaker, Kemdikbud serta Dinas) lakukan pembinaan, pemantauan serta kenaikan kemampuan pengelola BKK,” tutur Aris. Masalah ini harus dicari jalan keluar bersama-sama, supaya BKK bisa memberikan laporan datanya dengan gampang, pas serta tepat. Aris mengharap integrasi data di antara Skema info ketenagakerjaan (sisnaker) dengan skema info yang dipunyai Kemendikbud yakni psmk.kemendikbud.go.id/ bkk serta sindikker.ristekdikti. go.id bisa selekasnya terwujud untuk memberikan dukungan service peletakan oleh BKK serta mempermudah BKK untuk memberikan laporan peletakan alumninya. “Kerja sama BKK dengan Disnaker Propinsi/Kabupaten/Kota, terutamanya dengan Pengantar Kerja, diinginkan bisa mendapatkan info pasar kerja yang semakin betul serta paling dipercaya,” kata Aris.

program pemerintah untuk lapangan pekerjaan

Survey

Survey yang dilaksanakan pada 2-7 Maret 2020 ini diselenggarakan di 10 kota besar Indonesia yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, serta Makassar menyertakan 400 responden. Dari setiap kota, diambil 40 responden yang terdiri rata di antara pekerja serta pelacak kerja. Tehnik penarikan contoh yang dipakai ialah non probability sample purposive sample serta disatukan lewat interviu langsung. Distribusi contoh mencakup pekerja di perusahaan besar, menengah, serta UMKM. Sesaat untuk pelacak kerja ialah mereka yang tidak pernah kerja, atau sempat kerja.

Kemenperin Papar Masalah Penting Pendidikan Vokasi di Indonesia

Awalnya, Kepala Tubuh Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko Cahyanto, memaparkan beberapa persoalan penting pendidikan vokasi di Indonesia. Menurut dia, sekarang ini tengah berlangsung disparitas atau kergaman kualitas pendidikan terutamanya terkait dengan kapabilitas ketrampilan. “Kapabilitas ketrampilan yang berada di SMK banyaknya banyak. Sekarang ini ada 146 kapabilitas ketrampilan tetapi cuma 36 yang berkaitan dengan bagian industri,” tuturnya dalam acara penutupan training kepala sekolah serta guru SMK produktif di Kemenperin Jakarta, pada Selasa 30 Juli 2019. Selanjutnya persoalan lain yang ada di bidang pendidikan Tanh Air yaitu tersedianya tenaga pendidik yang belum mencukupi dengan cara jumlah. Menurut dia cuma ada 22 % guru produktif di Indonesia. “Fasilitas serta prasarana belajar yang belum penuhi keperluan, serta 30 % ketinggalan 2 generasi,” tuturnya.

Spread the love